Pekan Digital Pengadilan Agama Poso
Poso ||www.pa-poso.go.id
Dengan masih masifnya wabah pandemic COVID-19, membuat satuan kerja dan para pengambil kebijakan mengambil langkah-langkah untuk dapat meminimalisir perkembangan wabah COVID-19. Termasuk dalam melakukan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat antar satuan kerja yang sedianya harus dilaksanakan tatap muka, harus dilakukan dengan metode daring via teleconference. Minggu ini merupakan minggu tersibuk Pengadilan Agama Poso dengan padatnya kegiatan teleconference yang dilakukan.
Pekan digital Pengadilan Agama Poso bermula pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, yaitu kegiatan Pendampingan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dan dihadiri oleh seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk me review dan mengevaluasi capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama. Mengingat pada tahun ini beberapa Pengadilan Agama akan dilakukan Surveillance tahap II, maka kegiatan ini pun menjadi wajib untuk diikuti sebagai bahan koreksi dan perbaikan dokumen dan eviden Pengadilan Agama.
Kegiatan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 adalah Sosialisasi Penilaian Kinerja Pegawai (PKP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang dimotori oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah. Dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 210/KMA/SK/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah melakukan sosialisasi dan pendampingan agar dalam pelaksanaannya kedepan bisa dilakukan dengan baik, berjalan dengan tanpa ada kesalahan yang bisa membuat tertundanya pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Tengah dengan menghadirkan seluruh unsur pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama se-Sulawesi Tengah.
Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, kegiatan selanjutnya adalah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah dengan mengundang coach/pendamping dari Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung R.I, Ibu Dr. Jeanny HV Hutauruk, S.E., S.H., M.M., Ak,. Kegiatan ini diikuti oleh 7 satuan kerja di wilayah Sulawesi Tengah yang pada tahun ini mejadi kandidat dalam Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Ketujuh satuan kerja ini terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan Agama Palu Klas IA, Pengadilan Agama Donggala Klas IB, Pengadilan Agama Luwuk Klas IB, Pengadilan Agama Parigi Klas II, Pengadilan Agama Poso Klas II dan Pengadilan Agama Buol Klas II. Pendampingan yang dilakukan oleh coach dari Pusdiklat tersebut memberikan trik-trik dan ilmu dalam menghadapi penilaian Zona Integritas yang nantinya akan dilakukan oleh Kemenpan RB dalam waktu dekat.
Pekan Digital Pengadilan Agama Poso berikutnya adalah kegiatan Focus Group Discussion yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 yang dilakukan oleh mitra Pengadilan Agama Poso yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso. Kegiatan FGD yang dilakukan kali ini adalah tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan Proses Revisi Anggaran Tahun 2020. Kegiatan ini, berdasarkan surat dari Kepala Kantor KPPN Poso, dihadiri oleh Pengelola Keuangan/Perencana Anggaran (Operator Aplikasi SAKTI).
Hari Jum'at, menutup kegiatan Pekan Digital Pengadilan Agama Poso, rencananya akan dilakukan sosialisasi tentang website informasi sebaran COVID 19 di Lingkungan Peradilan yang mana website tersebut telah disediakan di laman https://corona.mahkamahagung.go.id/. Sosialisasi ini dilakukan oleh Hardi Trisanta S.Kom, Kasubag Umum dan Keuangan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Poso sebagai administrator dalam website tersebut. Kegiatan sosialisasi ini akan diadakan di ruang Media Center Pengadilan Agama Poso dan dihadiri oleh seluruh Aparatur Pengadilan Agama Poso.
Kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan secara teleconference ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang sampai saat ini merupakan momok yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kegiatan yang dilakukan secara daring, satuan kerja juga ikut menjalankan amanat dari Kepala Daerah bahkan Presiden untuk mengurangi pertemuan tatap muka pada saat wabah pandemic masih terjadi.
Mari Bersama-sama kita putus mata rantai penyebaran wabah dengan mengurangi kegiatan-kegiatan tatap muka dan menggantinya dengan kegiatan daring. Semoga wabah pandemic ini segera berakhir dan kita dapat Kembali beraktifitas seperti biasa. Aamiin. (H@T)
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.