Pengadilan Agama Poso Laksanakan Sidang Online
Selasa, tanggal 21 April 2020, ada kesibukan lain yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Poso. Jika pada hari – hari biasanya hanya diisi dengan kesibukan bersidang, hari ini Tim IT sibuk mempersiapkan peralatan teleconference yang ditata dengan rapih di dalam ruang sidang. Ini dilakukan karena ada agenda Sidang Pemeriksaan Saksi pada perkara dengan nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Pso. dilakukan via teleconference, karena Saksi yang disiapkan oleh Penggugat berdomisili di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Atas petunjuk dari Ketua Pengadilan Agama Poso dan koordinasi dengan Tim IT Pengadilan Agama Ciamis, dilakukanlah pemeriksaan Saksi via Teleconference dengan meminta bantuan dari Pengadilan Agama Ciamis sebagai tempat untuk melakukan koneksi via Aplikasi Skype.
Selama proses persidangan pemeriksaan saksi, semua berjalan dengan lancar dengan kualitas audio dan video terpantau baik dan tanpa hambatan. Ketua Pengadilan Agama Poso, Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag, mengapresiasi atas sukses dan berjalannya tanpa kendala pemeriksaan Saksi tadi. Harapan Ketua agar kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi dalam hal persiapan dan tak lupa pula mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari Pengadilan Agama Ciamis atas terselenggaranya Pemeriksaan Saksi via Teleconferrence. ( Tim IT)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
