Penghargaan IKPA Terbaik Oleh KPPN Poso
Kamis, 28 Januari 2021, Kabar gembira menyelimuti Pengadilan Agama Poso karena mendapatkan apresiasi penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).
IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan salah satu tools yang akan menjadi alat monitoring evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran satuan kerja (satker), didalam penilaiannya memilik 4 aspek yaitu :
• Aspek kesesuaian perencanaan terhadap pelaksanaan anggaran;
• Aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan;
• Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan dan
• Aspek kepatuhan terhadap regulasi;
Berdasarkan keempat hal tersebut Pengadilan Agama Poso mendapat penghargaan IKPA peringkat ke empat dari puluhan intansi pemerintah yang berada di 3 kabupaten yakni Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali yang diserahkan oleh Kepala Kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Poso.
Menanggapi perolehan penghargaan tersebut Sekretaris Pengadilan Agama Poso Subhang, S.Ag mengatakan penghargaan tersebut paling tidak harus kita pertahankan dan menjadi modal utama untuk lebih meningkatkan kembali kinerja Pengadilan Agama Poso.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
