Acara Peringatan Hut IKAHI Ke-68
www.pa-poso.go.id || Jumat, 26 Maret 2021
Bertempat di Pengadilan Negeri Poso. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke-68 yang mengusung Tema yang Solidaritas IKAHI dalam mengawal Moderenisasi Peradilan Di Era Pandemi Covid-19 Menuju Peradilan Yang Agung. Pada Tahun ini Pengadilan Agama Poso dan Pengadilan Negeri Poso berkolaraborasi dalam merayakan Hut IKAHI dengan melakukan berbagai kegiatan dan diikuti oleh ketua Pengadilan Agama Poso dan Ketua Pengadilan Negeri Poso beserta seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Poso dan Pengadilan Negeri Poso.
Acara diawali dengan melakukan senam sehat yang dilaksanakan di lapangan Pengadilan Negeri Poso dikuti oleh seluruh aparatur pengadilan.
Kegiatan Senam. Dok Pengadilan Agama Poso
Kegiatan selanjutnya adalah Pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso Yaitu bapak Haryanta, SH, MH dan Ketua Pengadilan Agama Poso Yaitu Bapak Ibrahim Ahmad Harun,S.Ag dengan disaksikan oleh seluruh aparatur Pengadilan.
Pemotongan Tumpeng. Dok. Pengadilan Agama Poso
Acara selanjutnya adalah pelepasan balon udara yang bertuliskan Hut IKAHI Ke-68. Pelepasan dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Poso dan Pengadilan Negeri Poso.
Pelepasan Balon Udara. Dok. Pengadilan Agama Poso
Pada Penutupan acara dilakukan pembagian doorprize oleh Ketua Pengadilan kepada Para Pemenang yang dihadiri oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pembagian doorprize. Dok. Pengadilan Agama Poso
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
